Cuaca
Memuat cuaca...
Hukum & Kriminal

ADVOKAI Jawa Timur Gelar Diskusi Nasional RUU Advokat, Dorong Penguatan Independensi dan Masa Depan Profesi Advokat

ADVOKAI Jawa Timur Gelar Diskusi Nasional RUU Advokat, Dorong Penguatan Independensi dan Masa Depan Profesi Advokat
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD ADVOKAI) Jawa Timur menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat” di Whiz Luxe Hotel Spazio, Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Gempur rokok

 

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi ADVOKAI dalam mendorong pembaruan regulasi profesi advokat di Indonesia, sekaligus memperkuat peran organisasi profesi dalam pembangunan hukum nasional.

 

Diskusi nasional ini menghadirkan sejumlah tokoh ADVOKAI, yakni Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Diyah Sasanti, S.H., MBA., M.H., M.Kn., CIL., CLA., CLI.; Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Dr. K.P.H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA.; serta Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H.

 

Diskusi dipandu oleh Adv. Imam Bukhori, S.H., M.H., sebagai moderator.

 

ADVOKAI Dorong Pembaruan Regulasi Profesi Advokat

 

Pembahasan RUU Advokat menjadi perhatian penting seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional dan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

 

Lebih dari dua dekade setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum profesi advokat semakin relevan.

 

Pembaruan regulasi tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek mendasar, mulai dari independensi advokat, perlindungan hukum dalam menjalankan profesi, kelembagaan organisasi advokat, hingga penguatan profesionalitas dan penegakan kode etik.

 

Sebagai organisasi profesi, ADVOKAI memiliki kepentingan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan terhadap pelaksanaan tugas advokat.

 

Namun, pembaruan Undang-Undang Advokat tidak semata-mata menyangkut kepentingan profesi, melainkan juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pembelaan hukum yang berkualitas.

 

Keterlibatan ADVOKAI Jawa Timur dalam Pembaruan Hukum Nasional

 

Kehadiran Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H., sebagai salah satu narasumber memperlihatkan keterlibatan unsur organisasi advokat daerah dalam pembahasan masa depan regulasi profesi advokat.

 

Partisipasi unsur daerah menjadi penting karena berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum sering kali ditemukan secara langsung oleh advokat ketika menjalankan tugas pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat.

 

Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik hukum, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusional dan independensi profesi.

 

Melalui keterlibatan unsur pusat dan daerah, forum diskusi nasional ini membuka ruang pertukaran pandangan mengenai arah penguatan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia.

 

Independensi Advokat dan Perlindungan Masyarakat

 

Independensi advokat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang adil.

 

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat memiliki kedudukan penting dalam memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum.

 

Oleh karena itu, pengaturan profesi advokat perlu memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan tugas secara profesional dan dengan iktikad baik, sekaligus memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban etik yang efektif.

 

Penguatan organisasi profesi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan profesi, pembinaan anggota, pengawasan kode etik, dan pengembangan kompetensi advokat dalam menghadapi perubahan sistem peradilan.

 

Perkembangan teknologi digital dan penerapan layanan peradilan elektronik menjadi tantangan tambahan yang memerlukan kesiapan advokat, baik dari sisi kompetensi maupun kepastian pengaturan hukum.

 

Diskusi Nasional Diharapkan Melahirkan Gagasan Konstruktif

 

Penyelenggaraan Diskusi Nasional RUU Advokat oleh DPD ADVOKAI Jawa Timur menunjukkan pentingnya ruang dialog dalam merespons perkembangan kebijakan hukum nasional.

 

Pertemuan yang melibatkan unsur Presidium DPP dan DPD Kongres Advokat Indonesia tersebut menjadi kesempatan untuk mengembangkan pemikiran mengenai regulasi profesi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

Gagasan yang berkembang dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam proses pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai profesi advokat.

 

Pada akhirnya, penguatan profesi advokat harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi supremasi hukum, independensi peradilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

 

Melalui penyelenggaraan diskusi nasional ini, ADVOKAI Jawa Timur menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi profesi dalam membangun masa depan advokat Indonesia yang independen, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan.

 

(Redaksi)

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">