Bintang Satu Terseret Kasus Surveillance Presiden! Brigjen TK Diperiksa Propam, Rantai Komando Jadi Sorotan
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA – Perkembangan dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik. Setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan aktivitas pengawasan atau surveillance dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, kini perhatian tertuju kepada seorang perwira tinggi Polri berinisial Brigjen TK.
Nama Brigjen TK mencuat setelah Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan perwira tersebut dalam aktivitas pengawasan yang disebut-sebut atas perintah tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta.
Pengungkapan ini menambah dimensi baru dalam penanganan perkara yang menyita perhatian publik. Pasalnya, dugaan surveillance tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia.
Namun, dugaan keterlibatan Brigjen TK masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului hasil pemeriksaan resmi.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Selain itu, yang bersangkutan juga dimintai keterangan untuk kepentingan pendalaman penyidikan lebih lanjut.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai secara terang dugaan peran masing-masing pihak, termasuk siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, serta apakah seluruh tindakan tersebut memiliki dasar dan kewenangan yang sah.
Sejumlah pemberitaan turut mengaitkan inisial TK dengan nama Brigjen Tedjo Kusumo yang disebut berasal dari lingkungan Densus 88. Meski demikian, identitas tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi Polri agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI
Perkara ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di tubuh Polri. Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, terlebih yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kepala negara, harus diusut secara profesional, objektif, dan terbuka sesuai ketentuan hukum.
Publik kini menantikan penjelasan menyeluruh mengenai konstruksi perkara, rantai komando, dasar pelaksanaan surveillance, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengungkapan nama dan jabatan. Fakta hukum harus dibuka melalui proses penyidikan yang transparan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
RadarBlambangannews.com akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan menantikan keterangan resmi aparat penegak hukum.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
