Cuaca
Memuat cuaca...
Polri

DIDUGA LIBATKAN OKNUM ANGGOTA KOREM SIBOLGA, EXCAVATOR BEROPERASI DI LOKASI PETI TOR AMPULU MADINA

DIDUGA LIBATKAN OKNUM ANGGOTA KOREM SIBOLGA, EXCAVATOR BEROPERASI DI LOKASI PETI TOR AMPULU MADINA
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | MANDAILING NATAL, - Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, sebuah alat berat jenis excavator dilaporkan berada di kawasan Tor Ampulu, Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

 

Berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi pada 17 November 2026, excavator tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas tanpa izin. Informasi yang beredar juga menyebut nama Alimin yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut dan disebut-sebut sebagai anggota Korem Sibolga.

 

Gempur rokok

Namun demikian, identitas, status kedinasan, kepemilikan alat berat, serta dugaan keterlibatan yang bersangkutan masih membutuhkan verifikasi dan konfirmasi resmi. Redaksi tidak menempatkan informasi tersebut sebagai fakta hukum sebelum adanya bukti dan keterangan pihak berwenang.

 

ADA APA DI BALIK AKTIVITAS PETI TOR AMPULU?

 

Keberadaan alat berat di kawasan yang diduga menjadi lokasi pertambangan emas ilegal patut mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

 

Penggunaan excavator dalam aktivitas pertambangan bukan persoalan sederhana. Apabila benar digunakan untuk kegiatan PETI, perlu ditelusuri siapa pemilik alat berat tersebut, siapa yang mengoperasikan, siapa yang membiayai, serta apakah kegiatan pertambangan memiliki izin yang sah.

 

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar penanganan PETI tidak hanya berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.

 

JIKA ADA DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM APARAT, HARUS DIUSUT

 

Informasi yang menyebut dugaan keterlibatan oknum Intel anggota Korem Sibolga menjadi perhatian tersendiri.

 

Institusi TNI dituntut menjaga kehormatan, kedisiplinan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, apabila terdapat dugaan keterlibatan anggota dalam aktivitas pertambangan tanpa izin, pemeriksaan internal harus dilakukan secara objektif dan transparan.

 

Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Di sisi lain, tuduhan terhadap anggota institusi tertentu juga harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang sah agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

 

APARAT DIMINTA TURUN LANGSUNG KE LOKASI

 

P2NAPAS.news mendorong Polres Mandailing Natal dan Polda Sumatera Utara untuk menelusuri dugaan aktivitas PETI di kawasan Tor Ampulu.

 

Selain itu, Kodam I/Bukit Barisan dan Denpom terkait diharapkan melakukan verifikasi apabila benar terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI.

 

Pemeriksaan di lapangan perlu mencakup:

 

1. Legalitas kegiatan pertambangan di kawasan Tor Ampulu.

2. Identitas pemilik dan pengelola excavator.

3. Pihak yang bertanggung jawab atas operasional alat berat.

4. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan PETI.

5. Dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

 

Langkah tersebut diperlukan agar persoalan tidak sekadar menjadi polemik, tetapi benar-benar mendapatkan penyelesaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

 

JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS

 

Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, perubahan bentang alam, serta kerugian negara.

 

Apabila dugaan PETI di Tor Ampulu terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang latar belakang, jabatan, maupun kedudukan pihak yang terlibat.

 

Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan terlindungi. Sementara negara berkewajiban memastikan sumber daya alam dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri.

 

 BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Alimin maupun pihak Korem Sibolga mengenai informasi yang beredar tersebut.

 

R membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Alimin, Komandan Korem terkait, Kodam I/Bukit Barisan, Polres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan.

 

 menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsih kontrol sosial pers dan dorongan agar dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin ditelusuri secara profesional.

 

Jangan sampai aktivitas yang diduga melanggar hukum terus berlangsung tanpa pengawasan. Jika benar ada pelanggaran, usut sampai tuntas. Jika tidak terbukti, berikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.(Tim)

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">