KETUM AGUS FLORES: KAPOLRI JANGAN HANYA BERSIHKAN EKOR! BONGKAR DULU KEPALA JARINGAN TAMBANG ILEGAL, KERUGIAN NEGARA DIDUGA FANTASTIS!
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA – Langkah cepat Kapolri dalam melakukan pemetaan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dengan mengerahkan Bareskrim Polri dan Baintelkam Polri mendapat perhatian serius dari Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores.
Agus Flores menilai, langkah tersebut merupakan momentum penting untuk membongkar praktik pertambangan ilegal yang selama ini diduga masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar penindakan tidak hanya menyasar pekerja lapangan maupun pelaku kecil, melainkan harus dimulai dari aktor utama yang berada di balik jaringan bisnis tambang ilegal.





"Saya berharap yang dibersihkan lebih dahulu adalah kepalanya, baru ekornya. Jangan hanya menangkap pekerja di lapangan, tetapi siapa yang mengendalikan, membiayai, melindungi, dan menikmati hasil tambang ilegal juga harus diungkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya!" tegas Agus Flores.
Menurutnya, Kalimantan Timur harus menjadi salah satu prioritas awal dalam pemetaan dan penindakan. Wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius karena potensi kerugian negara dari aktivitas pertambangan ilegal diduga sangat besar.




Setelah Kalimantan Timur, Agus Flores mendorong aparat melakukan pemetaan dan pemeriksaan secara berjenjang di sejumlah daerah lain.
Di Pulau Kalimantan, wilayah yang disorot meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Utara.




Selanjutnya, perhatian diarahkan ke Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Riau yang juga perlu diawasi terkait dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging, Sumatera Barat, serta Sumatera Selatan yang disorot terkait dugaan aktivitas illegal drilling.
Tidak berhenti di situ, Agus Flores juga menyinggung Kepulauan Riau. Ia meminta aparat menelusuri dugaan aktivitas pertambangan ilegal, termasuk informasi mengenai kegiatan yang disebut berada di depan kompleks Polda Kepri. Informasi tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional.




Pemetaan juga diharapkan berlanjut ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Papua.
BATUBARA, EMAS, BAUKSIT HINGGA ILLEGAL DRILLING JADI PERHATIAN




Agus Flores menegaskan bahwa aktivitas ilegal yang perlu menjadi perhatian bukan hanya pertambangan batubara, tetapi juga emas, bauksit, pembalakan liar, hingga pengeboran minyak ilegal.
Ia meminta Bareskrim dan Baintelkam Polri tidak sekadar melakukan pendataan administratif, tetapi juga mengembangkan pemetaan intelijen untuk mengetahui rantai pasokan, aliran dana, kepemilikan alat berat, jaringan distribusi, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.




"Jangan sampai ada pernyataan bahwa tambang ilegal sudah dibersihkan, tetapi di lapangan wartawan masih menemukan aktivitas yang diduga ilegal. Kalau memang sudah ditertibkan, buktikan dengan hasil nyata. Jangan hanya sebatas laporan di atas kertas," ujarnya.
AGUS FLORES: JANGAN BIARKAN KEKAYAAN NEGARA DIKERUK TANPA PERTANGGUNGJAWABAN!
Lebih jauh, Agus Flores mengingatkan bahwa sumber daya alam dan kekayaan pertambangan harus dikelola berdasarkan hukum dan ketentuan negara. Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta hilangnya penerimaan negara.
Ia bahkan memperkirakan potensi kerugian negara dari berbagai praktik tambang ilegal di Indonesia bisa mencapai angka yang sangat besar, bahkan berpotensi ribuan triliun rupiah. Namun, angka tersebut harus dibuktikan melalui audit, penghitungan kerugian negara, dan penyelidikan lembaga berwenang.
Menurut Agus Flores, keseriusan aparat dapat dilihat dari keberanian mengungkap aktor intelektual dan jaringan yang berada di balik kegiatan ilegal tersebut.
"Kalau Kapolri benar-benar serius, saya yakin penindakan bisa berkembang besar. Ribuan alat berat yang terbukti digunakan dalam kegiatan ilegal bisa diamankan, dan para pelaku yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Tetapi jangan berhenti pada operator. Siapa pemiliknya, siapa pemodalnya, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang diduga membekingi, semuanya harus diperiksa!" tandasnya.
Agus Flores berharap pemetaan yang dilakukan Bareskrim dan Baintelkam Polri menjadi pintu masuk bagi operasi penegakan hukum yang terukur, transparan, dan menyeluruh.
Baginya, pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar persoalan menangkap pelaku di lapangan, melainkan menyelamatkan kekayaan negara dari praktik eksploitasi tanpa pertanggungjawaban.
PESAN AGUS FLORES TEGAS: BERSIHKAN KEPALANYA, BONGKAR JARINGANNYA, TERTIBKAN AKTIVITASNYA, DAN SELAMATKAN KEKAYAAN NEGARA!
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati