Cuaca
Memuat cuaca...
Peristiwa

Korban Menolak Perdamaian, Kades di Banyuwangi Akhirnya Diadili Pengadilan Negeri Malang

Korban Menolak Perdamaian, Kades di Banyuwangi Akhirnya Diadili Pengadilan Negeri Malang
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI - Memaafkan tidak selalu berarti menyetujui perdamaian. Prinsip tersebut menjadi sikap keluarga Ika Yuni Wulandari alias Umik Ika dalam menghadapi perkara yang menyeret Ahmad Sofyanto bin Sumawi, Kepala Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, ke Pengadilan Negeri Malang.

 

Meski mengaku telah memaafkan terdakwa, Umik bersama putrinya, Khadijah Azzahra, menolak permohonan perdamaian yang diajukan pihak keluarga Ahmad Sofyanto. Mereka berharap persoalan yang dialami memperoleh kejelasan melalui proses peradilan.

 

Gempur rokok

Dalam perkara nomor 375/Pid.B/2026/PN Mlg yang tercatat di SIPP PN Malang dengan klasifikasi Perbuatan Curang, Ahmad Sofyanto kini berstatus sebagai terdakwa.

 

Kepada B-news.id menjelang persidangan perdana, Umik menyatakan bahwa keputusan menolak perdamaian bukan didasari keinginan membalas atau memperpanjang permusuhan.

 

"Berat ringan putusan pengadilan bagi kami tiada arti lagi sebab kami sebagai saudara Muslim telah memaafkannya. Namun, mengapa kami menolak perdamaian yang diajukan sebagai syarat Restorative Justice..?" ungkapnya.

 

Umik juga mengaku menerima informasi mengenai sejumlah ibu dari berbagai daerah, termasuk Banyuwangi hingga Sulawesi, yang disebut memiliki pengalaman serupa terkait harapan pendidikan anak-anak mereka.

 

Menurutnya, para orang tua tersebut rela mengeluarkan biaya demi masa depan pendidikan anak, tetapi justru menghadapi kekecewaan.

 

Keterangan mengenai pihak-pihak lain itu masih berdasarkan informasi yang diterima Umik dan belum seluruhnya terverifikasi secara independen.

 

Khadijah Azzahra mengatakan, setelah video kekecewaannya terhadap Ahmad Sofyanto diunggah melalui Instagram, ratusan telepon dan pesan langsung atau direct message (DM) masuk ke akunnya.

 

Sejumlah orang, menurut Khadijah, menyampaikan pengalaman yang mereka anggap memiliki kemiripan dengan persoalan keluarganya. Ia bahkan mengaku datang ke Banyuwangi untuk menemui beberapa orang dan bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi yang menjabat saat itu.

 

"Saya datang ke Banyuwangi, Bahkan bertemu langsung dengan Kapolresta saat itu, sebab kami penasaran ini sebenarnya yang bermasalah penegakan hukumnya atau apa," ujarnya.

 

Khadijah juga mengungkapkan bahwa persoalan keluarganya bermula dari pengurusan perjalanan dan pendidikan sang adik ke Tiongkok. Ahmad Sofyanto, menurut penuturannya, menawarkan pengurusan tiket pesawat pulang-pergi, dokumen perjalanan, penginapan, serta kebutuhan lainnya.

 

Keluarga mengaku telah menyerahkan biaya sesuai kesepakatan. Namun, saat berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Khadijah menyebut tiket yang dijanjikan ternyata belum dibeli. Persoalan berlanjut di Tiongkok ketika tiket kepulangan juga belum tersedia.

 

Setelah kembali ke Indonesia, keluarga mengaku harus membayar ulang biaya pendidikan karena dana yang sebelumnya diserahkan disebut tidak diteruskan kepada penyelenggara pendidikan.

 

Bagi Umik dan Khadijah, proses persidangan di PN Malang diharapkan dapat mengungkap rangkaian transaksi serta pertanggungjawaban atas dana yang telah diserahkan.

 

Mereka memandang pemberian maaf sebagai urusan pribadi, sedangkan penyelesaian perkara merupakan ranah hukum yang harus diuji melalui persidangan.

 

Ahmad Sofyanto sebagai terdakwa tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan dan menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim.

 

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan dari Ahmad Sofyanto maupun penasihat hukumnya terkait pernyataan keluarga.***

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">