Martini Desak Dana Pokir DPRA Dialihkan untuk JKA, Publik Aceh Heboh Soroti Anggaran Fantastis Pokir DPRA,
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
BANDA ACEH — Polemik pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memanas setelah anggota DPR Aceh, Martini, secara terbuka mendesak pimpinan DPRA mengambil langkah konkret demi menyelamatkan program kesehatan rakyat Aceh.
Melalui unggahan Facebook pada Minggu, 17 Mei 2026, Martini mempertanyakan sikap Ketua DPRA yang dinilainya membiarkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Muallem terus menjadi sasaran kritik publik akibat keterbatasan anggaran JKA.
Dalam pernyataannya, Martini menilai solusi sebenarnya sudah tersedia, yakni dengan mengalihkan sebagian dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA untuk memperkuat pembiayaan JKA yang saat ini menjadi sorotan masyarakat Aceh.
> “Ketua DPRA anak buah Muallem. Kenapa membiarkan orang menyerang Muallem? Kenapa tidak ambil kebijakan untuk membantu Muallem dengan cara alihkan Pokir anggota DPRA yang sangat banyak itu. Satu orang ada yang sampai triliunan, ada yang ratusan miliar,” tulis Martini.
Tak hanya itu, Martini juga mempertanyakan loyalitas politik dan moral Ketua DPRA terhadap gubernur yang dinilai sedang berjuang menghadapi tekanan publik.
> “Apa tidak sayang sama Muallem? Dihina-hina terus,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena menyentuh isu sensitif terkait besarnya alokasi Pokir DPRA di tengah persoalan layanan kesehatan masyarakat. Dalam unggahan sebelumnya, Martini bahkan menyebut kebutuhan tambahan anggaran JKA diperkirakan hanya sekitar Rp400 miliar, angka yang menurutnya masih sangat kecil dibanding total Pokir anggota DPRA.
Ia menilai, jika sebagian kecil saja dana Pokir dialihkan, maka polemik pembatasan layanan JKA tidak perlu terjadi.
Menurut Martini, langkah itu jauh lebih bijak dibanding membiarkan masyarakat terus gaduh akibat kebijakan pembatasan JKA yang kini hanya mencakup desil 8–10 akibat keterbatasan fiskal daerah.
Isu pengalihan Pokir sendiri mulai ramai dibicarakan publik setelah muncul dugaan total anggaran Pokir DPRA mencapai lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 10 persen dari APBA Aceh. Sejumlah kalangan menilai anggaran tersebut seharusnya dapat diprioritaskan untuk sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk kesehatan.
Di sisi lain, polemik JKA telah berkembang menjadi isu politik dan sosial yang cukup serius di Aceh. Gelombang kritik terhadap pembatasan peserta JKA terus bermunculan dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum yang khawatir layanan kesehatan rakyat kecil semakin terbatas.
Pernyataan Martini kini dinilai membuka babak baru dalam perdebatan publik: antara mempertahankan Pokir politik atau menyelamatkan program kesehatan rakyat Aceh.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
