SERAGAM SISWA DICORET HANYA KARENA TIDAK MEMILIKI BADGE: DI MANA LETAK PROFESIONALISME SEORANG GURU SMK NEGERI 1 GLAGAH?
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
Herman Sjahthi, S.H., M.Pd., M.Th., CBC.
(Pemerhati Transparansi & Akuntabilitas Publik Banyuwangi)
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Pendidikan tidak pernah memberikan legitimasi kepada seorang guru untuk mempermalukan peserta didiknya atas nama penegakan disiplin. Apabila benar terdapat oknum guru SMK Negeri 1 Glagah yang mencorat-coret seragam siswa hanya karena belum membeli atau belum memiliki badge sekolah, maka tindakan tersebut patut dipertanyakan secara serius, baik dari perspektif etika profesi maupun perlindungan hukum anak. Persoalan mendasar bukan terletak pada kewajiban siswa mengenakan atribut sekolah, melainkan pada cara seorang pendidik menggunakan kewenangannya. Apakah mendidik harus dilakukan dengan mempermalukan? Apakah ketiadaan sebuah badge dapat dijadikan pembenaran untuk merendahkan martabat peserta didik? Sekolah adalah institusi pendidikan, bukan ruang tempat kekuasaan dipertontonkan melalui tindakan yang berpotensi melukai harga diri anak.
Lebih jauh, tindakan mencorat-coret seragam siswa tidak dapat begitu saja dibungkus dengan dalih penegakan tata tertib. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54 ayat (1), lingkungan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik maupun psikis. Pasal 76C juga melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Bahkan, Pasal 80 ayat (1) mengatur ancaman pidana apabila unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C terbukti terpenuhi. Artinya, status sebagai guru tidak menempatkan seseorang di atas hukum. Namun, harus ditegaskan bahwa penilaian pidana memerlukan pembuktian unsur-unsur hukum, termasuk bentuk tindakan, konteks, dampak, dan alat bukti yang relevan. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan yang merendahkan martabat anak hanya karena pelakunya memiliki jabatan sebagai tenaga pendidik.
Dari perspektif kebijakan pendidikan, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman harus menjadi rujukan dalam membangun lingkungan pendidikan yang menghormati kesejahteraan psikologis, keamanan, dan martabat peserta didik. Demikian pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 20, menegaskan kewajiban guru melaksanakan tugas secara profesional serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik guru. Profesionalisme seorang pendidik tidak diukur dari seberapa keras ia memberikan hukuman, tetapi dari kemampuannya mendisiplinkan siswa tanpa menghancurkan harga diri mereka. Jika seorang siswa belum memiliki badge, jalan penyelesaiannya sederhana: berikan teguran, pembinaan, komunikasi dengan orang tua, atau mekanisme administrasi sekolah. Bukan dengan mencorat-coret pakaian yang dikenakan siswa, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan di hadapan teman-temannya sehingga menimbulkan rasa malu dan tekanan psikologis.
Persoalan ini juga harus dilihat dari kemungkinan terjadinya kekerasan psikis dan perundungan. Apabila pencoretan dilakukan di hadapan teman-teman sekelas, disertai ejekan, penghinaan, atau tindakan yang sengaja membuat siswa merasa rendah diri, maka terdapat alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan psikis. Jika tindakan tersebut berulang dan terdapat ketimpangan relasi kuasa, unsur perundungan juga patut ditelusuri. Jangan sampai sekolah justru menjadi tempat lahirnya pengalaman traumatis bagi peserta didik. Saya ingin mengingatkan bahwa seorang guru memiliki otoritas pedagogis, tetapi otoritas tersebut bukan kekuasaan absolut. Guru wajib memberikan keteladanan dalam mengendalikan emosi, menghormati manusia, dan menyelesaikan persoalan secara beradab. *Jangan sampai seorang guru mengajarkan kedisiplinan dengan tindakan yang justru mencederai nilai-nilai pendidikan.*
Oleh karena itu, Kepala SMK Negeri 1 Glagah harus segera memberikan klarifikasi secara terbuka, melakukan pemeriksaan objektif terhadap guru yang bersangkutan, meminta keterangan dari siswa dan saksi, serta memastikan pemulihan psikologis apabila siswa mengalami tekanan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga perlu melakukan evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangannya. Orang tua berhak menyampaikan keberatan dan meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme resmi. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak, harus ada tindak lanjut yang proporsional dan sesuai hukum. Jangan ada upaya menutupi persoalan dengan alasan menjaga nama baik sekolah. Sebab, nama baik institusi pendidikan tidak dibangun dengan membungkam korban, melainkan dengan keberanian melakukan koreksi dan penegakan tanggung jawab. *Badge dapat dibeli, seragam dapat diganti, tetapi harga diri dan kepercayaan seorang anak terhadap dunia pendidikan tidak boleh dihancurkan oleh tindakan yang tidak profesional.*
Sekolah tidak membutuhkan guru yang hanya pandai menghukum, tetapi membutuhkan pendidik yang mampu memanusiakan manusia. Jangan jadikan badge sebagai alasan untuk mempermalukan anak. Sebab, tugas guru adalah membangun masa depan peserta didik, bukan meninggalkan luka dalam perjalanan pendidikannya.
HS.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
