BEM PTMA ZONA III Soroti MBG sebagai Program Populis yang Sarat Masalah
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
Wildan Mutaqin menyampaikan bahwa pada prinsipnya mahasiswa mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak pada pemenuhan gizi masyarakat dan generasi muda. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi program harus didasarkan pada perencanaan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar pencitraan politik jangka pendek.
“Program MBG secara gagasan memang terdengar solutif. Tetapi dalam praktiknya, kami melihat banyak persoalan mendasar, mulai dari kesiapan anggaran, distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga potensi tumpang tindih kebijakan dengan program yang sudah berjalan,” ujar Wildan.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, BEM PTMA Zona III menilai bahwa pelaksanaan di lapangan perlu dikritisi secara objektif.
Menurut Wildan, terdapat sejumlah catatan penting. Pertama, kejelasan skema pendanaan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Program berskala nasional dengan sasaran jutaan penerima tentu membutuhkan anggaran besar dan konsisten. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, dikhawatirkan akan membebani APBN serta mengganggu prioritas sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, aspek distribusi dan kualitas.
BEM PTMA Zona III menerima berbagai laporan dan kekhawatiran dari daerah terkait kesiapan infrastruktur dapur umum, standar higienitas, serta mekanisme pengawasan. Jika tidak dikontrol ketat, program ini berisiko menimbulkan persoalan baru, termasuk pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran.
Ketiga, potensi politisasi bantuan sosial. Wildan menegaskan bahwa program kesejahteraan tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau instrumen mobilisasi dukungan politik. Negara harus hadir secara adil dan profesional, bukan transaksional.
Sebagai representasi mahasiswa di wilayah Zona III, BEM PTMA menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. Mahasiswa, menurut Wildan, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan dijalankan dengan prinsip good governance.
“Kami tidak menolak programnya. Kami mengkritisi tata kelolanya. Kritik adalah bentuk cinta pada bangsa, agar kebijakan publik tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan,” tutup Wildan.
(Redaksi)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
