Gubernur Sulteng Geleng Kepala, Sosok Adinda Agus Flores Ramai Jadi Perbincangan

Awalnya, kedatangannya ke Sulawesi Tengah diketahui dalam rangka menghadiri Haul KH. Idrus Al Jufri. Namun, di balik agenda tersebut, muncul dugaan adanya misi lain yang tak kalah besar, yakni upaya mengungkap dan membongkar praktik tambang ilegal yang selama ini disebut-sebut dikuasai oleh pihak-pihak berkekuatan besar.

Situasi ini bahkan membuat Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dikabarkan hanya bisa menggelengkan kepala melihat cepatnya perkembangan isu yang bergulir di lapangan.

Sorotan terhadap tambang ilegal di wilayah ini semakin menguat setelah muncul atensi tegas dari Kapolri yang menginstruksikan agar seluruh aktivitas tambang ilegal di Sulawesi Tengah ditindak tanpa pandang bulu. Instruksi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Baca Juga

Pemerintahan

Asah Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, Pemkab Mojokerto Gelar Pelatihan Jungle Rescue.

TNI

Dari Tangan Prajurit Mengalir Air Bersih, dari Rumah Warga Terhidang Sepiring Kebersamaan

Polri

Polda Papua Barat Daya Dukung Peningkatan Pelayanan Publik, Pemprov Raih Terbaik I Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri

TNI

Lanud Roesmin Nurjadin Paparkan Kondisi Terkini Karhutla Riau, Empat Heli Siaga Water Bombing

Tak hanya itu, Panglima TNI juga turut memberikan pernyataan terbuka yang menekankan pentingnya transparansi. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dibuka secara terang, serta mengingatkan agar tidak selalu menyudutkan institusi tertentu tanpa dasar yang jelas.

Di sisi lain, kedekatan antara Agus Flores dengan Gubernur Anwar Hafid turut menjadi bagian dari perhatian publik. Diketahui, hubungan keduanya telah terjalin lama, bahkan sebelum Anwar Hafid menjabat sebagai gubernur. Dalam beberapa kesempatan, Anwar Hafid disebut pernah mengunjungi kantor Agus Flores di Plaza Indonesia.

Kini, dengan berkembangnya isu tambang ilegal yang semakin terbuka, masyarakat menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan yang telah lama menjadi polemik tersebut.