Kantongi Bukti Kuat, Bidkum MAKI Jatim Siap Laporkan Dugaan Gratifikasi dan Pungli Cabdin Jember Dinas Pendidikan Jatim ke Kejati

Sidoarjo, 2 Maret 2026 — Media Indonesia Times | Langkah tegas kembali ditunjukkan oleh Bidang Hukum MAKI Jatim. Setelah merampungkan proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) secara intensif, lembaga ini memastikan akan melaporkan dugaan praktik gratifikasi dan pungutan liar (pungli) yang menyertai proses rehabilitasi dan renovasi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jember–Lumajang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kepada Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Langkah hukum ini bukan tanpa dasar. Sejumlah bukti dinyatakan telah dikantongi dan dikompilasi secara sistematis untuk memperkuat konstruksi pelaporan.

Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Husairi, SH., MH., menjelaskan bahwa dalam proses pulbaket terdapat dua elemen penting yang sempat menjadi kendala administratif, yakni keterangan resmi dari Bakorwil Jember dan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Keterangan dari Bakorwil Jember dibutuhkan karena kantor Cabdin Jember berada di lantai dua bagian depan gedung Bakorwil Jember. Aspek krusial yang ditelusuri meliputi administrasi surat-menyurat terkait permohonan izin rehabilitasi dan renovasi yang diajukan pihak Cabdin kepada Bakorwil.

Sementara itu, keterangan dari BPKAD Jatim dinilai vital menyangkut aspek legalitas aset. Berdasarkan temuan tim investigasi, terdapat penggantian sejumlah material dan perlengkapan seperti kursi, sekat PVC, meja, hingga wallpaper yang bersifat baru. Secara prosedural, perubahan dan pengakuan aset tersebut seharusnya lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPKAD sebelum proses renovasi dilakukan.

“Kedua keterangan ini dibutuhkan untuk melapisi kekuatan laporan hukum kami, di luar bukti-bukti lain yang telah berhasil digali tim Litbang dan investigasi,” tegas Achmad Husairi.

Tak hanya aspek administratif, MAKI Jatim mengklaim telah mengantongi bukti hukum lain berupa selembar bukti transfer dan kronologi penyerahan dana yang disebut sebagai ‘urunan’ dari sejumlah Kepala Sekolah kepada oknum di lingkungan Cabdin Jember.

Pengakuan resmi terkait alur penyerahan dana tersebut disebut telah dimasukkan dalam rangkaian berkas pelaporan. Dugaan sementara mengarah pada praktik pungli yang dikemas dalam istilah urunan untuk membiayai rehab dan renovasi kantor, di tengah tidak adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 maupun 2026.

Dengan lengkapnya keterangan dari Bakorwil dan BPKAD, Achmad Husairi menyatakan berkas pelaporan kini telah sempurna dan siap didaftarkan secara resmi ke Kejati Jatim guna memperoleh nomor register perkara.

Ketua Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur MAKI, Heru Satriyo memberikan apresiasi atas kinerja tim Litbang dan Bidang Hukum. Ia memastikan bahwa setelah kembali dari luar kota, berkas laporan resmi akan ditandatangani atas nama lembaga dan segera dilimpahkan ke Kejati Jatim.

Heru menegaskan bahwa dugaan gratifikasi dan pungli ini diyakini menjadi “pintu masuk” untuk mengungkap lebih jauh pola relasi dan kemungkinan tekanan terhadap para Kepala Sekolah SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, di wilayah Cabdin Jember.

Ia secara terbuka meminta para Kepala Sekolah untuk bersikap kooperatif apabila dipanggil oleh Tim Pidsus Kejati Jatim.

“Saya himbau Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa adanya dan tidak perlu menutup-nutupi dugaan pungli yang dikemas dalam urunan tersebut. Ungkap sejauh mana praktik itu terjadi. Saya pastikan yang kami kejar adalah OKNUMNYA, bukan Kepala Sekolah. Catat itu,” tegas Heru.

Kasus ini mencuat dari kebijakan rehabilitasi dan renovasi kantor Cabdin Jember yang disebut dilakukan atas kebijakan internal, tanpa dukungan anggaran resmi dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dua tahun anggaran berturut-turut.

Ketiadaan alokasi anggaran inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya skema pembiayaan nonformal yang berpotensi melanggar hukum, termasuk gratifikasi dan pungli terselubung.

Kini, publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum. Jika laporan resmi telah teregister, maka proses hukum akan memasuki babak baru menguji transparansi, akuntabilitas, serta integritas tata kelola pendidikan di Jawa Timur.

Investigasi ini bukan sekadar soal renovasi gedung, melainkan tentang komitmen menegakkan hukum dan membersihkan praktik-praktik menyimpang dari institusi pendidikan. (Bagas)