KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO TERBITKAN PERATURAN POLRI NOMOR 4 TAHUN 2026, PERKUAT PENEGAKAN KODE ETIK DAN TRANSPARANSI SIDANG INTERNAL POLRI
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 18 NOVEMBER 2026, - Komitmen pembenahan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian setelah terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Perubahan regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek penting dalam mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai persyaratan anggota majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), termasuk pengaturan mengenai perbedaan pangkat antara anggota majelis dan personel yang menjalani pemeriksaan etik.





Dalam ketentuan baru tersebut, anggota majelis dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan terduga pelanggar, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan.
Pengaturan ini memberikan landasan prosedural yang lebih jelas dalam pelaksanaan persidangan kode etik, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan berdasarkan ketentuan kelembagaan yang berlaku.



PANGKAT BUKAN PENGHALANG PENEGAKAN KODE ETIK
Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman penting dalam menjaga kehormatan, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab setiap anggota kepolisian.




Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya pengaturan baru mengenai komposisi majelis sidang, proses pemeriksaan etik diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa menjadikan perbedaan pangkat sebagai penghalang pelaksanaan mekanisme persidangan.




Meski demikian, seluruh proses pemeriksaan wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian prosedur, serta hak setiap pihak untuk menyampaikan pembelaan.
SIDANG ETIK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA DARING




Selain mengatur persyaratan anggota majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga memberikan pengaturan mengenai kemungkinan pelaksanaan sidang KKEP secara daring dengan persetujuan ketua majelis.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme persidangan etik terhadap kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Polri.




Pelaksanaan sidang tetap harus memperhatikan ketentuan administrasi, tata cara persidangan, serta jaminan bahwa hak-hak pihak yang diperiksa tetap terpenuhi.
MENJADI PERHATIAN DALAM PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN ETIK
Terbitnya peraturan baru ini turut menjadi perhatian seiring perkembangan rencana pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pelaksanaannya, setiap proses pemeriksaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Status seseorang sebagai pejabat tinggi maupun mantan pejabat tinggi tidak menghilangkan kewajiban untuk mengikuti mekanisme pemeriksaan sesuai aturan institusi.
Namun demikian, proses pemeriksaan tidak boleh mendahului keputusan majelis. Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai prosedur.
REFORMASI INTERNAL DAN AKUNTABILITAS POLRI
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi salah satu perkembangan regulasi dalam penguatan mekanisme penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.
Konsistensi penerapan aturan, keterbukaan prosedur, dan profesionalisme dalam setiap persidangan merupakan aspek penting untuk menjaga akuntabilitas kelembagaan.
Masyarakat tentu berharap setiap proses penegakan kode etik dapat berjalan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
Pada akhirnya, penegakan kode etik bukan sekadar persoalan kedisiplinan internal, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kehormatan institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Polri harus senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kepastian hukum, dan keadilan dalam setiap proses penegakan kode etik.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati