Kasus Dugaan Penganiayaan Hj Muclisoh Mandek di Polsek Gondanglegi, MAKI Jatim Turun Tangan dan Siap Lapor Propam
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/42/VIII/2025/SPKT/POLSEK GONDANGLEGI, terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Minggu, 24 Agustus 2025, sekitar pukul 09.00 WIB. Hj Muclisoh tercatat sebagai pelapor sekaligus korban. Namun, hingga kini penanganan perkara tersebut ditengarai masih berjalan di tempat.

Berdasarkan kronologis yang dihimpun Bidang Hukum MAKI Jatim, peristiwa bermula ketika seorang keponakan korban meminjam sejumlah perhiasan emas milik Hj Muclisoh dengan alasan akan digunakan untuk menghadiri undangan pernikahan. Selang dua hingga tiga hari kemudian, korban menanyakan kepastian pengembalian perhiasan tersebut, mengingat sejak awal hanya dipinjam, bukan diberikan.
Namun, keponakan korban berinisial “I” kembali memberikan alasan bahwa perhiasan emas tersebut masih akan digunakan untuk menghadiri undangan pernikahan lainnya. Bahkan, pada suatu waktu, yang bersangkutan berinisiatif mengajak Hj Muclisoh untuk ikut menghadiri undangan tersebut.




Korban pun akhirnya berkenan ikut. Namun di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi tiba-tiba berhenti. Pada saat itulah diduga terjadi upaya penganiayaan terhadap korban oleh pihak lain yang diduga memiliki kehendak untuk merampok, dengan sasaran yang mengarah pada keponakan korban.
Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim mengaku heran setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik Polsek Gondanglegi, yang menyatakan bahwa perkara tersebut masih dianggap prematur dan belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan alasan minimnya saksi.
Keheranan serupa juga disampaikan Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru MAKI. Ia menilai penyidik belum mampu mengurai secara utuh rangkaian peristiwa dan mengungkap aktor utama dalam dugaan penganiayaan tersebut.
“Berdasarkan kronologis yang dialami korban, saya meminta Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim untuk membuat laporan hukum baru ke Polres Malang dengan narasi dugaan upaya pembunuhan dan penipuan, sekaligus melaporkan tidak berjalannya penanganan perkara penganiayaan di Polsek Gondanglegi ke Propam Polda Jawa Timur,” tegas Heru MAKI.




Heru menambahkan, langkah hukum tersebut diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan dan pengungkapan dugaan kasus penganiayaan yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Bidang Hukum MAKI Jatim memastikan siap mengawal penuh serta menjadi pendamping hukum bagi Hj Muclisoh dalam seluruh proses pelaporan, baik di Polres Malang maupun di Propam Polda Jawa Timur.
Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Anandyo, menegaskan komitmennya untuk mengungkap dugaan upaya pembunuhan dan penipuan yang akan segera dilaporkan ke Polres Malang.
“Penanganan dugaan kasus penganiayaan yang dinilai masih jalan di tempat di Polsek Gondanglegi juga akan kami rangkai dalam laporan resmi ke Propam Polda Jatim,” ujarnya.




Anandyo menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengajukan permintaan gelar perkara ulang dengan melibatkan tim ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. (Bagas)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati