Cuaca
Memuat cuaca...
Hukum & Kriminal

PROYEK DINAS PENDIDIKAN SURABAYA SENILAI Rp12,78 MILIAR DISOROT! PAPAN INFORMASI DIDUGA TAK CANTUMKAN ANGGARAN, KONTRAKTOR HANI DAN PEJABAT TERKAIT DIMINTA BUKA SUARA

PROYEK DINAS PENDIDIKAN SURABAYA SENILAI Rp12,78 MILIAR DISOROT! PAPAN INFORMASI DIDUGA TAK CANTUMKAN ANGGARAN, KONTRAKTOR HANI DAN PEJABAT TERKAIT DIMINTA BUKA SUARA
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | SURABAYA – Pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp12.784.792.664,00 menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi proyek di lokasi pekerjaan diduga tidak mencantumkan nilai anggaran sebagaimana tercatat dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi publik dan transparansi penggunaan anggaran negara. Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas pekerjaan, sumber pendanaan, nilai kontrak, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

 

Gempur rokok

Tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi tersebut patut menjadi perhatian. Publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan uang negara, terlebih proyek tersebut memiliki nilai anggaran mencapai miliaran rupiah.

 

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika muncul dugaan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek. Sejumlah kemungkinan penyimpangan, mulai dari penggelembungan anggaran (mark-up), pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga dugaan praktik pemberian komitmen fee, perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang.

 

KONTRAKTOR HANI BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI

 

Awak media telah berupaya meminta penjelasan kepada Hani selaku pihak pelaksana proyek. Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan keterangan maupun klarifikasi terkait tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek tersebut.

 

Upaya konfirmasi kemudian dilakukan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan penjelasan mengenai proyek yang menjadi sorotan publik ini.

 

Saat awak media berupaya menemui Febrina Sukmawati selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bersangkutan tidak berada di ruang kerjanya karena disebut sedang mengikuti rapat.

 

"Sedang rapat," ujar Eka selaku Sekretaris Dinas (Sekdin).

 

Sementara itu, Awang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ketika dimintai tanggapan mengenai persoalan proyek tersebut, menyampaikan bahwa dirinya akan menghubungi Hani selaku pelaksana agar memberikan penjelasan.

 

"Saya akan menghubungi Hani selaku pelaksana untuk memberikan penjelasan," demikian keterangan Awang.

 

Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan. Mengapa penjelasan mengenai proyek yang berada dalam tanggung jawab pengelolaan PPK harus menunggu keterangan dari pihak pelaksana?

 

Publik tentu berharap PPK tidak sekadar menjadi pihak yang mengurus administrasi dan menandatangani dokumen kontrak, melainkan benar-benar menjalankan fungsi pengendalian serta pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.

 

PPK DAN KPA HARUS BERTANGGUNG JAWAB SESUAI KEWENANGANNYA

 

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab penting terhadap pelaksanaan kontrak, pengendalian pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, jadwal pelaksanaan, serta administrasi kontrak.

 

Sementara itu, KPA memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai pelimpahan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran.

 

Keduanya harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, jadwal, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

 

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak, realisasi pekerjaan, volume fisik, maupun penggunaan anggaran, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan audit oleh instansi berwenang.

 

PUBLIK MINTA INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

 

Dengan nilai proyek mencapai Rp12,78 miliar, transparansi bukan sekadar formalitas administratif. Setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan.

 

Masyarakat berhak mempertanyakan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi dan nilai kontrak. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen.

 

Dugaan adanya hubungan tidak wajar antara kontraktor dan pejabat pengelola anggaran, termasuk kemungkinan praktik komitmen fee, juga perlu ditelusuri apabila terdapat bukti yang mendukung.

 

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu penjelasan resmi dari Hani selaku pelaksana proyek, Awang selaku PPK, serta Febrina Sukmawati selaku Kepala Dinas Pendidikan dan KPA.

 

Pertanyaan besarnya: Mengapa nilai anggaran Rp12.784.792.664,00 tidak tercantum pada papan informasi proyek? Apakah hanya persoalan administrasi atau terdapat persoalan lain yang perlu dibuka kepada publik?

 

Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menjadi ruang bagi praktik penyimpangan.

 

Transparansi harus dibuktikan, pengawasan harus dijalankan, dan setiap dugaan penyimpangan wajib diperiksa secara terbuka serta objektif.  (Limbat) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">