Rencana Pemindahan Badak Jawa Ke Alas Purwo Digugat! Raden Bomba Sugiarto Layangkan Somasi, Sorot Kewenangan Hashim dan Ancaman Ekologis
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI – Rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Banyuwangi, mulai menuai perlawanan. Bukan sekadar persoalan perpindahan satwa langka, wacana tersebut kini memantik pertanyaan serius mengenai kajian ilmiah, kewenangan pemerintah, hingga masa depan ekosistem di ujung timur Pulau Jawa.
Raden Bomba Sugiarto, praktisi hukum sekaligus putra daerah Banyuwangi, mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi terbuka kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo, Senin (16/11/2026). Surat keberatan tersebut ditujukan untuk diteruskan kepada Kementerian Kehutanan.




Bomba menilai rencana translokasi badak Jawa tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan pernyataan dalam forum internasional tanpa didukung kajian ilmiah yang transparan, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ada tiga persoalan utama yang menjadi sorotannya. Pertama, dugaan maladministrasi terkait kewenangan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi. Kedua, dugaan komersialisasi isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan industri karbon. Ketiga, persoalan batas kewenangan yang menurutnya harus menjadi ranah kementerian terkait, khususnya Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup.




Pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026, menjadi salah satu pemicu keberatan tersebut.
"Pertanyaannya sederhana, kajian ilmiah yang menjadi dasar rencana pemindahan badak ini berasal dari mana? Jangan sampai keputusan strategis menyangkut satwa yang terancam punah justru dilakukan tanpa dasar penelitian yang jelas," tegas Bomba.




ALAS PURWO BUKAN UJUNG KULON!
Bomba juga mengingatkan bahwa setiap kawasan konservasi memiliki karakteristik ekologi yang berbeda. Menurutnya, Alas Purwo selama ini dikenal sebagai habitat alami banteng Jawa dengan karakteristik lingkungan yang tidak bisa serta-merta disamakan dengan Ujung Kulon.



Salah satu persoalan yang disorot adalah ketersediaan kubangan alami yang menjadi bagian penting kebutuhan ekologis badak Jawa.
Menurut Bomba, apabila translokasi tetap dipaksakan, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana kesiapan habitat, ketersediaan pakan, sumber air, kubangan, hingga daya dukung lingkungan di kawasan tujuan.




"Jangan sampai kita memindahkan satwa yang sudah hampir punah ke habitat yang belum terbukti benar-benar sesuai. Ini bukan sekadar memindahkan hewan dari satu tempat ke tempat lain. Ini menyangkut keselamatan spesies dan tanggung jawab negara menjaga warisan keanekaragaman hayati," ujarnya.
Ia bahkan menyampaikan kritik keras terhadap wacana tersebut dan meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas gagasan itu mengevaluasi kembali langkahnya.




"Daripada nantinya badak bercula satu yang menjadi ikon Kabupaten Pandeglang dan aset bangsa terancam punah akibat keputusan yang tidak tepat, lebih baik rencana ini dihentikan terlebih dahulu sampai seluruh kajian benar-benar terbukti. Jangan jadikan Alas Purwo sebagai lokasi percobaan," cetusnya.
BALAI TNAP AKUI SURAT SUDAH DITERIMA
Sementara itu, Kepala Balai TNAP Probo Wresni Adji membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat keberatan dari masyarakat tersebut.
Namun, Probo mengaku belum membaca secara terperinci isi surat dan menyatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
"Kami belum baca suratnya. Iya, kami sudah terima. Masih dalam kajian dan kami menunggu arahan pusat," ungkap Probo.
Ia juga menjelaskan bahwa kawasan TNAP memiliki luas sekitar 44 ribu hektare dan selama ini dikenal sebagai habitat banteng Jawa. Kawasan tersebut juga memiliki sejumlah situs yang menjadi tujuan kunjungan masyarakat.
UJIAN BAGI KEBIJAKAN KONSERVASI
Polemik ini menjadi pengingat bahwa upaya penyelamatan satwa langka tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis. Translokasi satwa dilindungi membutuhkan penelitian mendalam, penilaian risiko, kesiapan habitat, serta keterlibatan para ahli dan pemangku kepentingan.
Persoalan badak Jawa bukan hanya urusan satu daerah atau satu kementerian. Ini menyangkut tanggung jawab nasional dalam menjaga spesies yang keberadaannya semakin rentan.
Kini publik menunggu penjelasan pemerintah: apakah rencana pemindahan tersebut benar-benar telah didukung kajian ilmiah yang kuat, atau masih sebatas wacana yang perlu diuji kembali?
Bagi Raden Bomba Sugiarto, satu hal harus menjadi prinsip utama: keselamatan badak Jawa dan kelestarian ekosistem tidak boleh dikorbankan atas nama sebuah kebijakan. (Maha/Jok)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati