Cuaca
Memuat cuaca...
Polri

PRESIDEN PRABOWO INSTRUKSIKAN TNI-POLRI TUMPAS TAMBANG ILEGAL, JANGAN ADA KOMPROMI DENGAN PARA PERUSAK KEKAYAAN NEGARA!

PRESIDEN PRABOWO INSTRUKSIKAN TNI-POLRI TUMPAS TAMBANG ILEGAL, JANGAN ADA KOMPROMI DENGAN PARA PERUSAK KEKAYAAN NEGARA!
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 18 NOVEMBER 2026, -  Pemberantasan pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) harus menjadi agenda serius pemerintah. Praktik pengerukan kekayaan alam tanpa izin tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengancam masa depan masyarakat.

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diharapkan mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan TNI dan Polri untuk memperkuat pemberantasan tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia.

 

Gempur rokok

Langkah tersebut penting agar tidak ada lagi ruang bagi kelompok yang memanfaatkan kekayaan alam negara untuk kepentingan pribadi maupun jaringan bisnis ilegal.

 

TNI-POLRI HARUS BERGERAK, JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN MASYARAKAT

 

Pemberantasan tambang ilegal membutuhkan tindakan nyata, terukur, dan berkelanjutan. TNI dan Polri sesuai tugas serta kewenangannya perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan aparat pengawas pertambangan.

 

Pemetaan lokasi tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk di kawasan hutan, daerah aliran sungai, lahan perkebunan, dan wilayah yang diduga menjadi pusat aktivitas pertambangan tanpa izin.

 

Jangan sampai kegiatan pertambangan ilegal terus berlangsung secara terbuka sementara kerusakan lingkungan semakin meluas.

 

JANGAN HANYA PEKERJA LAPANGAN, PEMODAL DAN BEKING HARUS DIUSUT!

 

Salah satu hal terpenting dalam pemberantasan PETI adalah membongkar jaringan di belakang aktivitas pertambangan.

 

Penegakan hukum jangan hanya menyasar pekerja yang berada di lokasi. Aparat harus menelusuri pemodal, pengendali operasional, pemilik alat berat, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal.

 

Apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum aparat maupun pejabat, proses pemeriksaan dan penegakan hukum harus dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu.

 

Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

 

EXCAVATOR YANG DIGUNAKAN UNTUK TAMBANG ILEGAL HARUS DITERTIBKAN

 

Keberadaan alat berat jenis excavator yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang ilegal juga harus menjadi perhatian serius.

 

Pemeriksaan terhadap kepemilikan, perizinan, dan penggunaan alat berat perlu dilakukan. Apabila terbukti digunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal, operasionalnya harus dihentikan dan alat berat dapat diamankan sesuai prosedur hukum.

 

Penindakan harus berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan tindakan main hakim sendiri.

 

JANGAN ADA KOMPROMI DENGAN PERUSAK LINGKUNGAN

 

Pertambangan ilegal bukan sekadar persoalan administrasi perizinan. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan, pencemaran sungai, perubahan bentang alam, hingga ancaman bencana bagi masyarakat.

 

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menghentikan kegiatan tambang. Pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pelaku juga harus menjadi bagian dari penegakan hukum.

 

Masyarakat sekitar perlu dilindungi dan diberikan alternatif mata pencaharian agar tidak terus terjebak dalam kegiatan ekonomi ilegal.

 

PRESIDEN PRABOWO DIHARAPKAN HADIRKAN KETEGASAN NEGARA

 

Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

 

Kapolri bersama seluruh jajaran kepolisian di daerah diharapkan memperkuat operasi penegakan hukum terhadap jaringan PETI. Sementara itu, TNI dapat mendukung sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai setelah lokasi tambang ditutup, beberapa hari kemudian aktivitas yang sama kembali berjalan.

 

PESAN UTAMA: JANGAN BIARKAN KEKAYAAN NEGARA DIKERUK OLEH KELOMPOK YANG MELANGGAR HUKUM!

 

Negara harus hadir untuk melindungi kekayaan alam, menjaga lingkungan, dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan.

 

Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik pertambangan ilegal. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

 

TNI-POLRI HARUS BERSINERGI, PEMERINTAH HARUS TEGAS, DAN HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT.

 

Kekayaan alam Indonesia bukan milik segelintir orang. Kekayaan alam adalah amanah negara yang harus dijaga untuk masa depan generasi bangsa.

 

(Maha) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">