Warga Desak Transparansi Plasma PT DNA, DPRD Banyuwangi Ditantang Bongkar Data, IWB Soroti Potensi PMH
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI – Polemik tuntutan realisasi lahan plasma PT Dinamika Nusa Agri (DNA) di Dusun Sumberberingin, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, kian menjadi perhatian masyarakat. Sekitar 100 warga mendatangi area perkebunan PT DNA, Jumat (20/11/2026), untuk mempertanyakan kejelasan hak masyarakat serta transparansi mekanisme pelaksanaan program plasma.
Aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya berkaitan dengan tuntutan memperoleh manfaat dari keberadaan perkebunan. Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan proses pendataan calon penerima plasma, kriteria penetapan penerima manfaat, hingga keterlibatan pemerintah desa dalam mekanisme yang selama ini dipersoalkan.





Warga mengaku belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai siapa saja yang berhak menjadi calon penerima plasma dan bagaimana proses seleksinya dilakukan.
Bahkan, berkembang informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan bahwa pendataan calon penerima lebih mengakomodasi pekerja perkebunan yang berdomisili di luar desa, termasuk dari luar Kabupaten Banyuwangi.




Informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian dari pihak perusahaan. Namun, munculnya pertanyaan itu memperlihatkan adanya persoalan keterbukaan yang perlu segera dijawab.
"Kalau informasi itu benar, perusahaan harus menjelaskan apa dasar penentuan calon penerima. Bagaimana kriterianya, siapa yang melakukan pendataan, dan mengapa pemerintah desa setempat disebut tidak dilibatkan? Masyarakat sekitar juga membutuhkan kepastian," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.




Bagi warga, persoalan plasma tidak semestinya menjadi urusan internal perusahaan semata. Ketika menyangkut kewajiban perusahaan dan kepentingan masyarakat sekitar, mekanisme serta pelaksanaannya harus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.
Tuntutan warga kini turut diarahkan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka meminta wakil rakyat, khususnya komisi yang membidangi perkebunan, kembali turun ke lokasi PT DNA untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh.



Namun, warga mengingatkan agar sidak tidak sekadar menjadi agenda seremonial yang berakhir dengan pertemuan dan mendengarkan penjelasan pihak perusahaan.
DPRD diminta melakukan pemeriksaan berbasis data dengan mencocokkan dokumen perizinan, status dan luasan lahan, kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, mekanisme pendataan, hingga daftar calon penerima manfaat.




"Jangan sampai DPRD hanya menerima keterangan dari pihak perkebunan tanpa melakukan pembuktian. Semua harus berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar retorika. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru tidak mendapatkan perhatian," ungkap salah seorang warga Kalibaru Manis.
Warga juga menginginkan hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah kewajiban perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan.




Fungsi pengawasan DPRD, menurut warga, harus menghasilkan kejelasan, bukan hanya dokumentasi kegiatan maupun pernyataan setelah sidak.
Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, turut menyoroti tuntutan masyarakat tersebut. Ia meminta pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis terkait segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan plasma PT DNA.
Menurut Abi, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Apalagi, tuntutan masyarakat berkaitan dengan transparansi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan dan kepastian kesempatan memperoleh manfaat bagi warga sekitar.
"Persoalan ini harus segera menjadi atensi pihak terkait. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan hak dan kepastian manfaat, sementara mekanisme serta pelaksanaan kewajiban perusahaan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai," tegas Abi Arbain.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, data faktual, dan ketentuan hukum yang berlaku. Keterangan perusahaan maupun tuntutan masyarakat, menurutnya, sama-sama perlu diuji agar tidak ada kesimpulan yang dibangun hanya berdasarkan klaim sepihak.
Abi juga mengingatkan adanya potensi konsekuensi hukum apabila hasil pemeriksaan membuktikan terdapat hak masyarakat yang diabaikan atau kewajiban perusahaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
"Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya hak masyarakat yang diabaikan atau kewajiban perusahaan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu hal itu berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Karena itu, semuanya harus dibuka dan diperiksa secara objektif," ujarnya.
Ia meminta DPRD tidak berhenti pada audiensi maupun sidak. Pengawasan harus dilanjutkan dengan menguji dokumen perusahaan, memeriksa kondisi lapangan, serta meminta penjelasan instansi yang memiliki kewenangan terhadap perizinan dan kewajiban perkebunan.
"Jangan sampai kepentingan masyarakat hanya menjadi bahan pembahasan dalam sebuah pertemuan. Yang dibutuhkan adalah kepastian penyelesaian berdasarkan aturan dan fakta," tandasnya.
Dalam penyampaian aspirasi warga tersebut, Askep PT DNA, Yuda Pratama, bersama unsur terkait dan pihak keamanan perusahaan berada di lokasi.
Kehadiran perwakilan perusahaan menjadi momentum bagi masyarakat untuk meminta penjelasan langsung mengenai mekanisme pengajuan plasma, kriteria penerima, dasar penentuan calon penerima, serta alasan pemerintah desa setempat disebut tidak dilibatkan dalam proses pendataan.
Namun, persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dan menyeluruh dari manajemen PT DNA.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Dinamika Nusa Agri belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan perwakilan awak media melalui pesan singkat WhatsApp terkait tuntutan warga dan mekanisme penetapan calon penerima plasma.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT DNA guna memperoleh informasi yang berimbang.
Polemik PT DNA kini menjadi ujian keterbukaan informasi perusahaan sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah dan DPRD Banyuwangi.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka. Bagaimana status kewajiban plasma PT DNA? Berapa luas lahan yang menjadi dasar perhitungan kewajiban tersebut? Bagaimana mekanisme penentuan calon penerima? Siapa yang melakukan pendataan dan apa dasar penetapannya? Serta sejauh mana masyarakat Desa Kalibaru Manis dilibatkan?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan lisan.
DPRD Banyuwangi diharapkan menindaklanjuti aspirasi warga melalui pengawasan langsung dan koordinasi dengan instansi berwenang. Di sisi lain, perusahaan perlu memberikan penjelasan transparan agar tidak muncul spekulasi maupun ketidakpercayaan yang semakin meluas.
Sebab, persoalan plasma bukan hanya menyangkut administrasi perusahaan, melainkan juga kepastian pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Masyarakat tidak membutuhkan sidak yang hanya menghasilkan foto kegiatan dan berita acara pertemuan. Mereka menunggu hasil pemeriksaan yang mampu menjelaskan persoalan secara terang, mengungkap fakta, serta memberikan kepastian tindak lanjut.
DPRD Banyuwangi kini ditunggu langkah konkretnya. Periksa dokumen, cocokkan data, telusuri mekanisme pendataan, dan pastikan persoalan plasma PT DNA mendapatkan kejelasan.
Bukan sekadar sidak. Bukan sekadar retorika. Masyarakat menuntut transparansi, keadilan, dan kepastian.
(Tim)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati